Photo of a nickel mining station. Photo by Lexy Wulur on Getty Images.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan aspirasi untuk memberlakukan pajak ekspor nikel dan feronikel dalam rangka mendukung hilirisasi industri pertambangan. Namun, sampai saat ini tarif pajak tersebut masih diramu oleh pemerintah.
Perkembangan terkait pajak ekspor nikel ini rupanya masih pada tahap pembicaraan mengenai nilai keekonomian serta dampak pengenaan pajak terhadap peluang investasi. Hal ini disampaikan oleh Tri Winarno, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”).
Mengenai tarif, saran besar tarif belum dapat diberitahukan kepada masyarakat, tetapi ia menegaskan bahwa tarif yang dikenakan tidak akan memberatkan pengusaha dan tidak merugikan investasi. Meskipun begitu, pengenaan pajak ekspor nikel dan feronikel ini sendiri diharapkan tetap dapat berlaku mulai tahun 2022.