Photo of the Thailand streets at night. Photo by Dan Freeman on Unsplash.
Berdasarkan keputusan dari pemerintah Thailand, pihak-pihak yang terdampak dengan bencana banjir yang melanda negara tersebut dapat menggunakan keringanan pajak. Hal ini disetujui oleh kabinet menteri Thailand.
Keringanan pajak ini berlaku bagi perusahaan yang memiliki asuransi perlindungan terhadap banjir dan berada di daerah-daerah yang terdampak bencana tersebut. Nantinya, perusahaan-perusahaan ini akan mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima, menurut keterangan dari Menteri Keuangan Thailand.
Tidak hanya itu, kementerian Thailand juga menawarkan pinjaman dengan total anggaran THB50 miliar bagi perusahaan yang mencari bantuan untuk mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Peminjam dapat mengajukan pinjaman maksimum sebesar THB40 juta, dan pinjaman akan memiliki suku bunga sebesar 3,5% untuk 2 (dua) tahun pertama.
Kemudian, Badan Penjaminan Kredit Thailand atau Thai Credit Guarantee Corporation (TGC) juga menyediakan jaminan pinjaman dengan total THB1 miliar.
Nilai jaminan yang disediakan berkisar mulai dari THB10.000 hingga THB2 juta per peminjam. Masa jaminan yang disediakan yakni selama 10 tahun dan memiliki biaya jaminan 1,25%.
Biaya kerusakan akibat bencana banjir yang dihadapi Thailand pada tahun 2024 ini diestimasikan mencapai THB30 miliar hingga THB40 miliar. Angka ini setara dengan 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Thailand, dan kerusakan banjir sendiri mempengaruhi hingga 50 provinsi.