Photo of a factory area with dried up land. Photo by Wim van 't Einde on Unsplash.
Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan adanya pengenaan pajak kepada kelompok orang tertentu di dunia dalam rangka menanggapi dampak yang diakibatkan oleh kerusakan iklim. Menurut rencana PBB, pajak kekayaan global dapat ditargetkan kepada kelompok orang terkaya di dunia dan juga perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar fosil.
Pengenaan pajak kekayaan global ini dinilai penting untuk mobilisasi sumber daya domestik. Tidak hanya itu, pengenaan pajak juga mendorong berbagai negara agar dapat melakukan pembangunan secara berkelanjutan untuk melindungi negara dari dampak iklim yang semakin buruk. Pihak-pihak yang dianggap sebagai pencemar diekspektasikan untuk membayar dampak dari kegiatan pencemaran.
Usulan ini telah dituangkan dalam rencana perjanjian pajak global milik PBB, dimana puluhan negara anggota telah mendukung adanya implementasi aturan mengenai perlindungan iklim yang lebih kuat. Jika negara-negara anggota menyetujui pengenaan dan rinciannya, maka pembahasan perjanjian pajak PBB bisa diimplementasikan paling cepat di tahun 2027. Hal ini juga menjadi perhatian karena kondisi iklim yang terus menurun dan berubah.
Namun, saat ini draf atau dokumen awal mengenai pajak kekayaan global tersebut dinilai masih terlalu lemah dan dibutuhkan pembuktian komitmen yang lebih kuat dari negara-negara. Pihak PBB menilai masih dibutuhkan rincian mengenai hubungan yang lebih jelas antara pengenaan pajak lingkungan serta perubahan iklim, serta jenis-jenis tindakan yang harus diambil terutama oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
