Berita.

Berdasarkan laporan OECD, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kinerja pengumpulan pajak paling rendah pada tahun 2024.

Sebanyak 57 rekening milik Wajib Pajak (WP) yang menunggak pajak telah diblokir oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan I.

Beberapa provinsi ini diketahui masih menggelar program pemutihan pajak yang berlaku untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB selama bulan Juli 2026.

Perkiraan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 belum mencapai setengah dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2026.

Pemerintah merencanakan akan resmi memberlakukan pajak marketplace atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 mulai bulan Agustus 2026, berikut potensi tambahan penerimaannya.

DJP telah merilis peraturan baru sehubungan dengan tarif terbaru besaran bunga sanksi administratif bulan Juli 2026.

DJP telah menunjuk sejumlah penyelenggara marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebagai pajak marketplace.

Telah disediakan keringanan bagi pensiunan yang akan mencairkan Jaminan Hari Tua atau JHT mereka.

Pengenaan PPh atas tabungan pensiunan pekerja yang dikenal sebagai JHT masih menuai protes dari berbagai organisasi buruh.

Rencana pengenaan pajak marketplace dikonfirmasi oleh Menkeu Purbaya dan direncanakan berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.

DJP akan mulai melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan tahun pajak 2025 yang sudah terlapor.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul dari pengenaan pajak atas sektor digital telah mencapai nilai Rp52,85 triliun hingga bulan Mei 2026.

Menkeu Purbaya mengonfirmasi bahwa dana yang digunakan oleh investor untuk membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak akan dipermasalahkan baik dari sumber maupun asal-usulnya.

Pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas perpajakan yang hanya dapat ditemukan di lembaga Financial Center yang direncanakan akan dibangun.

Kanwil di Indonesia, mulai dari daerah Jawa Barat hingga Jawa Timur, telah menggelar Pekan Sita Serentak.

DJP menjelaskan mekanisme dari pengenaan pajak marketplace menjelang rencana pemberlakuan pada bulan Juli 2026 nanti.

Kemenkeu telah membuka peluang bagi praktisi perpajakan untuk bergabung di Pengadilan Pajak.

Pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) perlahan mulai diberlakukan secara bertahap di Indonesia, sehingga perusahaan multinasional bisa gunakan fasilitas safe harbour.

Mendag), Budi Susanto, yang menyebutkan bahwa kepemilikan NIB berhubungan hanya dengan legalitas usaha milik pelaku usaha, bukan untuk aspek perpajakan bisnis.

Pramono Anung telah menyiapkan insentif pajak yang bisa digunakan oleh film bioskop.