Photo of a head model with a data card. Photo by Steve A Johnson on Unsplash.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam rangka mendukung administrasi perpajakan, terutama di bidang tindak pidana perpajakan. Penggunaan AI untuk DJP ini telah diberlakukan sejak tahun 2024.
AI yang digunakan DJP untuk membantu proses bisnis tindak pidana perpajakan dibagi menjadi 2 (dua), yakni Advance Responsive Virtual Tax Assistance (Arvita) dan juga Tax Crime Handling System (TCHS). Arvita sendiri merupakan model AI yang telah digunakan sejak tahun 2024 dan dikembangkan secara terus menerus, di mana model digunakan untuk mencari potensi pajak melalui data dan informasi.
Sedangkan model kecerdasan TCHS saat ini tengah dikembangkan oleh DJP sehubungan dengan proses bisnis berupa pemeriksaan bukti permulaan untuk tindak pidana perpajakan. Nantinya, TCHS akan terus dioptimalkan agar bisa melakukan sejumlah proses bisnis, seperti mengambil keputusan, melakukan evaluasi, hingga menyediakan bukti permulaan sehubungan dengan proses pemeriksaan untuk tindak pidana perpajakan.
Adanya teknologi seperti AI, big data, dan machine learning memberikan dukungan bagi otoritas pajak untuk menemukan potensi hingga risiko perpajakan berdasarkan data. Namun, otoritas pajak tetap memegang peran penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai alat untuk mencapai target sasaran.
Lihat berita lainnya
DJP Gunakan dan Kembangkan 2 Model AI untuk Tindak Pidana Pajak
Pemerintah Arahkan DJP Beri Percepatan Restitusi Pajak Bagi WP Padat Karya dan UMKM
Pemerintah Targetkan 13 Juta Pekerja Nikmati PPh Pasal 21 DTP Pada 2027
