Pemerintah Arahkan DJP Beri Percepatan Restitusi Pajak Bagi WP Padat Karya dan UMKM

Pemerintah telah mendorong dan menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan percepatan pencairan restitusi pajak. Percepatan pencairan ini ditargetkan berlaku bagi Wajib Pajak (WP) yang merupakan pelaku usaha di bidang industri padat karya dan juga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tidak hanya itu, percepatan pencairan restitusi pajak juga diberikan bagi para WP yang terdampak oleh ekonomi dan memiliki skala usaha kecil. Percepatan pencairan restitusi pajak ini diberikan oleh DJP dalam rangka membantu memastikan bahwa likuiditas WP terdampak tidak terhambat.

DJP sendiri menegaskan bahwa restitusi pajak merupakan hak WP dalam bentuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ini dikarenakan kelebihan pembayaran pajak tersebut bukan merupakan hak negara, sehingga DJP memiliki prinsip untuk mengembalikan kelebihan tersebut, yang dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan dan juga restitusi pajak dipercepat.

Restitusi pajak dipercepat khusus diberikan dan merupakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh WP berisiko rendah. Selain itu, DJP akan melakukan serangkaian penelitian dan pemeriksaan WP sebelum melakukan pencairan restitusi pajak untuk memastikan bahwa restitusi tepat sasaran dan hanya diberikan kepada WP yang memiliki hak.