Berita.

Akan diberlakukan kebijakan berupa pembebasan BPHTB yang khusus diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

DJP melakukan pendaftaran terhadap sejumlah WP dengan penghasilan tinggi di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua atau KPP WPB Dua.

Bapenda Jakarta menyoroti adanya potensi penerimaan pajak daerah yang berkurang akibat insentif pajak kendaraan listrik.

Terdapat BUMN yang pengelolaannya dikecualikan dari pengelolaan Danantara, namun, tidak ada dasar hukum yang bisa menjadi basis pengecualian BUMN tersebut.

DJP mempertegas bahwa wewenang TNI dan Polri dalam proses pengawasan pajak hanya terbatas pada pendampingan, bukan menjalankan aktivitas sehubungan penegakan hukum perpajakan.

Pemerintah saat ini tengah mengejar potensi pajak yang hilang akibat keberadaan lahan sawit ilegal.

DPR mengingatkan DJP akan bahaya afiliasi DJP dengan TNI Polri dalam rangka menjalankan pengawasan kepatuhan pajak.

Pemberian insentif pajak ini, berdasarkan penjelasan dari Kemenkeu, dipastikan akan tetap mengikuti dan mengacu pada standar perpajakan global

DJP kembali menegaskan bahwa pedagang marketplace tidak seharusnya meningkatkan harga karena implementasi pajak marketplace.

DJP bisa gandeng TNI dan Polri serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan pengawasan kepatuhan WP.

DJP kembali merilis ketentuan terbaru yang mengatur akses informasi keuangan melalui SE Nomor SE-9/PJ/2026.

Menurut Baznas, pembayaran dan integrasi zakat dengan perpajakan WP bisa melonjak tinggi jika zakat bisa diperlakukan sebagai kredit pajak.

DJP melakukan ekstensifikasi pajak dengan menggunakan sistem administrasi, Coretax, dengan mengaktivasi kembali WP tidak aktif.

Menkeu Purbaya sebut adanya pertumbuhan penerimaan pajak yang positif pada akhir Juni 2026 bisa tercapai karena adanya perbaikan dari internal dan teknologi pajak.

Sejumlah rekening penunggak pajak diblokir, dan PKP penunggak pajak alami penonaktifan sertifikat elektronik oleh Kanwil DJP Bali.

Salah satu topik yang dibahas dalam proses perancangan RUU PFII adalah pelimpahan wewenang sengketa pajak yang seharusnya berada di bawah Pengadilan Pajak.

Pemerintah merencanakan adanya pemberian insentif pajak atas ETF berbasis emas yang akan diluncurkan oleh BEI.

Menkeu Purbaya menyebutkan pengejaran kepatuhan pajak orang kaya tidak akan dilakukan dengan sifat memaksa jika WP telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka.

DJP melanggengkan kerja sama dengan perusahaan Pertamina dalam rangka uji coba metode pendekatan kepatuhan pajak.

Coretax akan memulai masa peralihan agar bisa digunakan sebagai sistem inti perpajakan.