Berita.

DJP telah merilis KMK terbaru yang mengatur besar tarif sanksi bunga administratif yang berlaku selama bulan September 2026.

DJP membuka pendaftaran atas program baru yang diharapkan dapat membantu memperluas wawasan pemerhati pajak yakni Renjani.

RUU Perampasan Aset salah satunya juga akan menyasar tindak pidana di bidang perpajakan.

Ada sebanyak 40 perusahaan baja yang akan diperiksa pajaknya oleh Menkeu Purbaya sebagai langkah pengawasan pajak.

Menkeu Purbaya menjanjikan adanya perubahan yang akan dilakukan di lingkup DJP dan DJBC.

Menkeu Purbaya menyebutkan bahwa target penerimaan pajak yang telah ditetapkan untuk tahun 2027 akan dicapai tanpa melalui kenaikan tarif pajak.

Permohonan pengajuan penambahan status WP GloBE harus dilakukan paling lambat pada bulan September 2026 berdasarkan ketentuan PER-6/2026.

Pengawasan terhadap objek pajak berupa rokok elektrik akan semakin diperketat oleh DJBC.

KPK menyasar KPP Madya Banjarmasin atas dugaan korupsi pengajuan restitusi pajak.

DJP telah memberikan perkembangan terbaru dalam sistem administrasi pajak, Coretax, bagi WP UMKM yang akan mengajukan pembetulan pajak.

Atas target penerimaan pajak RAPBN 2027, DPR menyoroti pentingnya strategi pajak khusus.

Vietnam merencanakan adanya pemberian insentif pajak yang ditargetkan bagi pengusaha berskala kecil untuk tahun pajak 2026 dan 2027.

Dugaan keterlibatan TPL dalam kasus korupsi TP dengan nilai Rp2 triliun saat ini tengah diverifikasi oleh pihak TPL.

Pemkab Bogor menetapkan bahwa pembebasan pajak ini akan berlangsung dan dapat digunakan hingga tahun 2029.

Angka penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Kanwil DJP Riau hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp9,865 triliun

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan respons atas saran asosiasi untuk mengoptimalkan nilai keekonomian panas bumi.

Proyeksi belanja perpajakan yang akan dikeluarkan untuk insentif pajak mencapai angka Rp632 triliun.

Menkeu Purbaya mengumumkan bahwa kebijakan pajak marketplace yang saat ini tengah ditunda belum akan diberlakukan pada tahun 2026.

Pemerintah telah menargetkan angka penerimaan pajak melalui RAPBN 2027.

Pemprov Banten memberikan keringanan pajak yang berlaku untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor atu PKB sehubungan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia.