DPR Dorong Evaluasi Ulang Pajak atas Pembalut, Dianggap Kebutuhan Primer

Berdasarkan paparan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, Puan Maharani, keresahan masyarakat mengenai pengenaan pajak atas produk pembalut wanita terus dipantau dan dievaluasi. Sebelumnya, muncul keresahan seputar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk sanitari wanita tersebut.

Menurut Puan, kebutuhan wanita akan pembalut bukan termasuk kebutuhan sekunder atau produk yang dibeli dan dipilih berdasarkan gaya hidup. Pembalut dianggap sebagai kebutuhan pokok wanita yang harus dipenuhi secara rutin dalam rangka menjaga kesehatan organ reproduksi. Dengan pertimbangan tersebut, DPR mendorong adanya pengecualian PPN atas pembalut.

Puan juga memahami bahwa pajak atas pembalut sendiri bukan merupakan jenis pajak yang baru dikenakan atau menyasar khusus produk tersebut, tetapi aspirasi sehubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang kebijakan pengenaan PPN atas pembalut sehubungan dengan kebutuhan dasar bagi wanita. Tidak hanya itu, konsumsi pembalut juga menjadi pertimbangan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan terbatas dan keluarga yang rentan.