News.

Pemerintah Jerman akan menghapuskan keringanan pajak yang diberikan dalam bentuk pengurangan tarif untuk makanan di restoran selama pandemi COVID-19.

Berdasarkan aturan yang akan diimplementasikan, kendaraan yang masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) nantinya tidak bisa mengisi BBM di Lampung.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimbau bagi seluruh masyarakat untuk segera melakukan pemadanan NIK mereka.

Kini, properti dengan harga hingga Rp5 miliar juga dapat memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel, penerimaan pajak yang terkumpul hingga bulan September 2023 telah mencapai angka Rp12,4 triliun.

Pemerintah berupaya untuk mengoptimalisasi potensi penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan, salah satunya dengan implementasi CTAS.

Untuk memenuhi target penerimaan pajak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah menarik sejumlah pajak dari berbagai jenis industri.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, penerimaan pajak yang berhasil terkumpul hingga bulan September 2023 menyentuh angka Rp17,5 triliun.

Hingga tanggal 29 Okotber 2023, realisasi dari jenis pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk daerah DKI Jakarta mencapai angka Rp7,66 triliun.

Beberapa daerah ini masih menggelar program pemutihan pajak bagi masyarakat daerahnya, selama bulan November 2023.

Pendapatan negara yang telah dikumpulkan oleh provinsi Banten mulai dari awal tahun hingga September 2023 telah mencapai angka Rp61,61 triliun.

Pemerintah Indonesia berencana akan mengenakan pajak turis asing di beberapa destinasi wisata,

Acara MotoGP Mandalika yang digelar pada bulan Oktober 2023 turut mendorong dan berdampak kepada jumlah penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara.

Menurut paparan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), alasan mengapa pajak karbon tidak kunjung diimplementasikan adalah karena adanya tarik ulur dalam berbagai faktor.

Berdasarkan paparan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), CTAS ditargetkan untuk dapat berjalan sepenuhnya pada tanggal 1 Juli 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengingatkan seluruh konten kreator agar tidak memusuhi perpajakan.

Jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah terintegrasi telah mencapai angka 59,08 juta.

Berdasarkan paparan dan data yang dimiliki oleh Kemenkeu, jumlah penerimaan pajak hingga bulan September telah mencapai angka Rp1.387,78 triliun.

Saat ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta tengah berada dalam proses persiapan peraturan daerah (perda) yang nantinya akan menjadi dasar dari pengaturan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.

Insentif perpajakan untuk properti yang diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini akan berlaku hingga akhir tahun 2024.