Berita.

Pemerintah Kuba memperluas cakupan insentif pajak dengan membuka akses bagi individu yang berinvestasi di sektor energi terbarukan.

Penagihan dari penunggak pajak yang memiliki status inkrah dari Pengadilan Pajak terus berjalan.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM menunjukkan lonjakan signifikan pada awal tahun 2026.

Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade antara AS dan Indonesia mengatur komitmen untuk tidak mengenakan pajak diskriminatif atas layanan digital yang disediakan oleh perusahaan AS.

Beberapa kanwil mulai memberlakukan perubahan fungsional AR agar bisa melakukan pengawasan pajak.

Pakistan akan menggunakan media sosial untuk mengawasi WP influencer dan selebritas yang memiliki gaya hidup mewah.

Sejumlah daerah mulai mematangkan rencana pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada perkebunan kelapa sawit sebagai upaya mengoptimalkan PAD.

Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian yang disebut sebagai Agreement of Reciprocal Trade.

Pemprov Sumatera Selatan merencanakan penggabungan tarif parkir tahunan dengan pajak kendaraan tahunan.

Ketentuan pemungutan PPN atas pelaku usaha PMSE telah resmi disetujui oleh parlemen Azerbaijan.

Pemkab Barito Timur menjalin kerja sama dengan Bank Kalteng untuk memperkuat digitalisasi pajak daerah melalui pemanfaatan EDC.

DPR menyampaikan kekhawatirannya atas capaian tax ratio yang digadang-gadang akan mencapai angka 23% dan juga alokasi belanja pajak yang terus meningkat.

Vietnam serta Kepulauan Turks dan Caicos resmi dimasukkan ke dalam blacklist negara suaka pajak atau tax haven oleh Uni Eropa.

Sejumlah daerah di Indonesia mulai menggelar program keringanan yang dapat digunakan oleh kendaraan bermotor dalam bentuk pemutihan hingga diskon PKB selama bulan Februari 2026.

DJP akan menyebarkan email blast kepada 14,01 juta WP, yang akan diterima oleh semua jenis WP, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan.

Usulan kenaikan PPh OP bagi karyawan yang disampaikan Dana Moneter Indonesia atau International Monetary Fund (IMF) ditolak oleh Menkeu Purbaya.

Pemerintah sebelumnya telah merencanakan akan memberlakukan pengenaan PPh bagi para pelaku PMSE pada tahun 2025.

Kemenkeu dan DJP akan jalankan strategi mengamankan target penerimaan pajak, termasuk dalam proses restitusi pajak.

Pembahasan RUU Keuangan Negara yang masuk dalam Prolegnas dalam skema omnibus law menuai perhatian, terutama terkait rencana perubahan mekanisme dividen BUMN dan pembentukan entitas seperti Danantara.

Keringanan tunggakan PBB sebesar 50% diberlakukan oleh Pemkot Cirebon