Berita.

Angka penerimaan pajak yang terkumpul dari daerah Jakarta Barat telah mencapai Rp42,29 triliun hingga akhir Juli 2025.

PBB-P2 di Jombang telah mengalami peningkatan hingga 1.202% sejak tahun 2024

Jumlah rasio pajak yang tercatat hingga semester-I tahun 2025 hanya mencapai angka 8,42% terhadap PDB Indonesia.

Pajak progresif dianalisa dapat menambah penerimaan negara hingga Rp524 triliun per tahunnya.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul hingga pertengahan Agustus 2025 baru mencapai Rp996 triliun atau setara dengan sekitar 45,51% dari target.

Dewan Konstitusi Prancis akan segera mengumumkan keputusannya terkait dengan Pajak Layanan Digital atau Digital Services Tax (DST).

Negara tidak akan menerima pendapatan apapun secara langsung dari pembayaran royalti.

Anggota dewan di Kota Aberdeen, Skotlandia, memutuskan untuk mengenakan pajak turis mulai tahun 2027 mendatang.

Pemprov Jakarta resmi memberlakukan Pajak Alat Berat sebagai bentuk optimalisasi penerimaan daerah.

PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan angka setoran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp839,99 miliar.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru yang bertindak sebagai peraturan turunan dari PMK Nomor 37 Tahun 2025, yaitu Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-15/PJ/2025.

Donald Trump akan mengenakan tarif tambahan sebesar 25% untuk India melalui penandatangan perintah khusus.

Pemerintah Pati, Jawa Tengah, memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.

Selandia Baru telah mengumumkan rencana untuk melakukan reformasi terkait dengan pembangunan jalan raya.

Jumlah deposit pajak yang telah disetor mengalami peningkatan, dan mengakibatkan penerimaan komponen pajak lainnya mengalami peningkatan.

Pajak karbon akan mulai diterapkan di Malaysia pada tahun 2026.

Sejumlah daerah ini diketahui masih melaksanakan program pemutihan pajak untuk jenis pajak kendaraan bermotor atau PKB selama bulan Agustus 2025.

Pemerintah mengatur kembali besar tarif sanksi administratif yang akan berlaku selama bulan Agustus 2025.

DJP Kemenkeu baru saja meluncurkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri.

Pemprov Jakarta memberikan insentif PBB-P2 yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya.