Berita.

Penerimaan negara Fiji pada kuartal I tahun anggaran 2025/2026 tercatat melampaui perkiraan, meskipun PPN diturunkan.

Pemprov Jawa Tengah mencatat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3,96 triliun sepanjang tahun 2025.

Pendistribusian SPPT PBB di Kabupaten Tegal akan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPPT.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan terbaru yang mengatur besaran penerimaan dan belanja negara menurut APBN 2026.

Keputusan pemerintah untuk melanjutkan pemberian insentif PPN DTP atas pembelian rumah hunian hingga akhir 2026 turut membawa dampak positif bagi sektor industri.

Pemerintah Korea Selatan tengah menyiapkan sejumlah dukungan perpajakan bagi pelaku UMKM yang menghadapi tekanan usaha.

Kemenkeu telah merilis peraturan terbaru yang mengatur ketentuan pengawasan Wajib Pajak melalui PMK Nomor 111 Tahun 2025.

DJBC Gresik memperkuat perannya melalui optimalisasi penerimaan negara dalam rangka meningkatkan dan menjaga stabilitas ekonomi.

Pemerintah Prancis diketahui akan meminta pengecualian dalam pengenaan pajak karbon CBAM Uni Eropa untuk pupuk.

Service tax atas sewa properti akan diturunkan dari 8% menjadi 6% oleh pemerintah Malaysia untuk meringankan beban UMKM.

Kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.

Kemenkeu telah merilis peraturan terbaru yang menetapkan perbaruan seputar implementasi Penghindaran Pajak Berganda atau P3B.

Reformasi pajak akan dilakukan oleh pemerintah Suriah sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca perang saudara.

Beberapa WP tercatat sudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan di awal tahun 2026 ini.

Indonesia akan mulai melakukan pertukaran data otomatis bagi e-wallet dan juga aset kripto dengan negara mitra lainnya untuk data tahun 2026.

Rencana penurunan PBB sebesar 70% akan diberlakukan mulai 2026 di Kota Pekanbaru.

Kemenkeu telah menerbitkan PMK terbaru yang mengatur reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.

Kewajiban pelaporan CARF tidak hanya mencakup transaksi penggunaan aset kripto OP dan entitas yang menjadi subjek pajak yurisdiksi tujuan pelaporan AEOI-CARF.

Besaran tarif sanksi administratif baru berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 2026 hingga 31 Januari 2026.

Dalam rangka memastikan tercapainya angka target kepabeanan dan cukai di tahun 2026, DJBC diketahui akan melakukan sejumlah strategi.