Berita.

Penerimaan pajak yang terkumpul dari pengenaan pajak digital hingga akhir April 2026 mencapai Rp52,04 triliun.

Pemerintah telah resmi membentuk BUMN baru dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mengatur ekspor komoditas SDA terfokus.

Presiden Prabowo mengumumkan skema pengelolaan ekspor komoditas untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, dengan BUMN.

Menkeu Purbaya kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengenakan pajak baru atau menaikkan tarif pajak pada 2027.

Menkeu Purbaya sebutkan bahwa perkiraan nilai restitusi pajak di tahun 2026 akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025.

Jumlah setoran pajak yang terkumpul hingga akhir April 2026 telah mencapai angka Rp646,3 triliun.

Asosiasi otomotif di Thailand menyerukan adanya kebutuhan untuk mengatur pajak yang sesuai atas mobil listrik impor yang berasal dari Tiongkok.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengusulkan adanya pemberian insentif dalam rangka mendukung industri perfilman di Indonesia.

Menkeu Purbaya menyebutkan bahwa belum ada lagi perkembangan terbaru mengenai proses pemeriksaan atas pengembalian pajak atau restitusi pajak yang sebelumnya diminta.

Indonesia mencetak rekor dalam sistem pemeringkatan yang berhubungan dengan transparansi insentif pada tahun 2026 ini.

Kemenkeu kembali merilis peraturan baru yang mengatur pengenaan pajak rokok yaitu PMK 26/2026.

KADIN China di Indonesia atau China Chamber of Commerce in Indonesia menyampaikan keluh kesah atas tindakan kepatuhan pajak yang dijalankan aparat perpajakan Indonesia.

Kanwil DJP Jawa Timur mengambil keputusan untuk memblokir rekening ribuan WP yang diketahui telah menunggak pajak.

Menkeu Purbaya tegaskan bahwa Tax Amnesty atau program pengampunan pajak tidak lagi akan digelar selama beliau masih menjabat jadi Menteri Keuangan.

DJP mulai memberlakukan langkah baru dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara, yakni dengan implementasi automatic blocking system.

Karena banyak kegaduhan yang ditimbulkan akibat penyebaran informasi dari DJP, Menkeu Purbaya melarang DJP untuk mengeluarkan informasi tanpa konfirmasi DJSEF.

DJP telah merilis Perdirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 mengatur tata cara pelaksanaan, mulai dari pengisian hingga pelaporan pajak minimum global.

DJP mengejar realisasi dari WP yang merupakan peserta PPS.

Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pertambangan, pemerintah berencana untuk mengenakan windfall tax dan bea keluar.

Pemeriksaan kembali atas peserta atau WP yang turut serta dalam PPS, atau dikenal media dengan sebutan Tax Amnesty JIlid II, akan dilakukan oleh DJP.