Berita.

Pemkab Karimun di Kepulauan Riau menyiapkan keringanan pajak jika pembayaran pajak WP dibayarkan melalui kanal online.

Seorang tersangka kasus penggelapan pajak telah diserahkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat kepada Kejari Jakarta Pusat.

Presiden Prabowo resmi melantik Suahasil Nazara menjadi Menkeu terbaru, menggantikan Menkeu Purbaya.

Berdasarkan paparan Menkeu Purbaya, angka penerimaan pajak telah mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 23,7% tanpa adanya pengenaan pajak atau tarif pajak baru.

DJP telah melangsungkan kerja sama dengan bank dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

DJP mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-9/PJ/2026 pada bulan Juli 2026 lalu, yang diantaranya mengatur wewenang permintaan informasi rekening keuangan milik WP.

Menkeu Purbaya berencana untuk mengejar penerimaan pajak yang berasal dari perdagangan emas ilegal dengan bantuan LNSW.

DJP akan mengimplementasikan SPP-TDLN dalam rangka transaksi digital luar negeri mulai 10 September 2026, yang akan diluncurkan terlebih dahulu atas berbagai bank himbara.

Menkeu Purbaya merespon rencana DPR untuk mengikutsertakan tindak pidana perpajakan ke dalam pembicaraan penyusunan RUU Perampasan Aset.

Beberapa strategi ini akan diberlakukan oleh DJP dalam rangka mengejar dan meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun 2027.

Target penerimaan pajak mengalami peningkatan pasca diskusi antara Menkeu Purbaya dan Banggar DPR.

DJP menegaskan kepentingan dari kewajiban WP, terutama terkait pemotongan dan pemungutan pajak untuk perusahaan pertambangan batu bara.

DJP telah menyiapkan keringanan bagi WP yang terdampak bencana alam gempa bumi di Provinsi NTT.

Menkeu Purbaya mencatatkan adanya peningkatan penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026, di mana faktor pendukung peningkatan termasuk perbaikan kinerja pegawai DJP dan DJBC.

Menkeu Purbaya memberikan ruang peluang untuk mengubah ketentuan pemberian fasilitas pembebasan pajak bagi UMKM.

Negara-negara anggota G20 melakukan identifikasi hambatan pertumbuhan ekonomi dan mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan ekonomi terus berjalan.

MA) telah melakukan pelantikan sejumlah hakim agung dan hakim ad hoc, dan tiga diantaranya bertugas mengurus kamar TUN Pajak.

DJP melaporkan bahwa realisasi restitusi pencairan pajak telah berjalan tanpa adanya proses yang dipersulit.

DJP dikabarkan akan melakukan perubahan terhadap pegawai-pegawainya melalui mutasi dan pelantikan ribuan pegawai ke dalam jabatan fungsional.

Beberapa provinsi di Indonesia diketahui masih menjalankan progam pemutihan pajak kendaraan selama bulan September 2026.