Berita.

Pengusaha meminta pengkajian ulang kebijakan pemberhentian restitusi pajak karena dampaknya pada lingkungan perusahaan.

BPPDRD Balikpapan menggencarkan penagihan tunggakan pajak daerah, khususnya pada sektor usaha kuliner.

Pelaporan SPT Tahunan PPh telah mencapai angka 10,9 juta per tanggal 8 April 2026.

DJP mengumumkan akan menggunakan metode pendekatan cooperative compliance untuk meningkatkan pendapatan perpajakan.

Pemilik kendaraan Jawa Barat kini dapat membayar pajak kendaraan atau PKB tanpa perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan.

Dirjen Pajak bimo mengungkapkan bahwa adanya extra effort yang dibutuhkan untuk mengejar tambahan penerimaan pajak.

Operasi gabungan khusus yang menargetkan influencer dan selebriti untuk memperketat penindakan terhadap kejahatan pajak sepanjang tahun ini telah disiapkan oleh otoritas pajak China.

WP dengan status SPT nihil kini bisa melaporkan pajak mereka menggunakan aplikasi M-Pajak.

Keringanan PBJT restoran dan perhotelan sebesar 20% diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kemungkinan pemberlakuan pajak e-commerce akan dilakukan pada kuartal II tahun 2026, dengan catatan pertumbuhan ekonomi bergerak secara positif.

Menkeu Purbaya hingga kini diketahui masih menerima laporan mengenai kinerja pegawai DJP dan DJBC yang berujung pemecatan.

Menkeu Purbaya menyebutkan bahwa adanya kemungkinan kebocoran pajak melalui restitusi pajak di tahun 2025.

Besar penerimaan pajak yang terkumpul hingga Triwulan I tahun 2026 mencapai Rp574,9 triliun, alami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun 2025.

Maraknya jasa joki Coretax di media sosial ikut menjadi perhatian Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Program MBG tidak hanya menyerap anggaran besar, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak.

Bapenda Banten menerbitkan aplikasi Samsat Ceria yang diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan WP dalam membayarkan pajak kendaraan.

Sejumlah daerah ini melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang berlaku selama bulan April 2026

Pemkot Semarang memberikan keringanan bagi masyarakat dalam bentuk pemberian insentif pajak yang berlaku untuk PBB.

DJP wajib menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 paling lama 30 hari kerja sejak bukti penerimaan diterbitkan.

Upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB terus dilakukan oleh Pemprov Banten bersama dengan Pemkab/Pemkot.