News.

Lembaga yang memungut PPN wajib menggunakan aplikasi SPT elektronik atau e-SPT yang telah diluncurkan pada tahun 2022 ini.

Pemeriksa pajak sebagai pejabat fungsional pemeriksa pajak kelak akan bekerja menggunakan sistem klaster, terutama dalam rangka penegakan hukum dan kepatuhan perpajakan.

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai ditetapkan memiliki target sebesar Rp303,19 miliar.

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) kini tengah melakukan pengembangan dari core tax system (“CTAS”) yang ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2022, dan dapat digunakan secara menyeluruh pada bulan Januari 2024.

Penerimaan atas pajak kripto kini telah mencapai jumlah sebesar Rp126,75 miliar per Agustus 2022.

Anggaran atas penanganan dan pemulihan ekonomi nasional sebagai bentuk respon dari COVID-19 kini telah direalisasikan sebesar Rp214,9 triliun per 16 September 2022.

Penerapan pajak karbon yang tidak kunjung dilakukan hingga saat ini diketahui karena perlunya pematangan konsep mengenai pajak karbon itu sendiri dan juga perlu pertimbangan mendalam mengenai keseluruhan aspek terkait.

Total dari penerimaan negara per Agustus 2022 mencapai angka Rp1.764,4 triliun, dimana penerimaan pajak sendiri menyumbang sebesar Rp1.171,8 triliun dari total penerimaan negara.

​

Sekretaris Jenderal dari PBB mencetuskan saran agar perusahaan minyak dan gas serta batubara dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak sektor lainnya.

Insentif akan diberikan bagi badan pengembangan pelaksanaan listrik atau pembangkit listrik yang menggunakan EBT.

Kementerian Keuangan positif dapat memenuhi target penerimaan pajak di tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp2.021,2 triliun.

Pemerintah kini tengah merencanakan sejumlah insentif fiskal yang nantinya dapat digunakan oleh para pelaku kegiatas usaha pada wilayah IKN.

Daerah Jawa Timur kini tengah melakukan pembebasan PKB untuk kendaraan umum dan juga ojek online setelah melihat kenaikan dari harga BBM.

Sanksi administrasi untuk wilayah DKI Jakarta akan dihapuskan dalam jangka waktu mulai 15 September 2022 hingga 15 Desember 2022 sebagai salah satu upaya dari pemulihan ekonomi setelah melewati masa COVID-19 dan mengakselerasi penerimaan pajak dari DKI Jakarta.

Indonesia dapat mengalami kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim. Menurut tuturan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, besar dari kerugian ini akan mencapai sebesar 0,5% dari PDB atau sebesar Rp112,2 triliun di tahun 2023.

DJP dan Kementerian Keuangan telah melakukan perjanjian dengan 254 pemda terkait dengan optimalisasi pemungutan pajak pada daerah pusat dan daerah.

Perencanaan terkait dengan target penerimaan pajak pada 2023 akan dilakukan dengan cermat dan waspada dikarenakan angka ini akan berpengaruh besar pada pelaksanaan konsolidasi fiskal di tahun 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan turut memberlakukan kebijakan-kebijakan yang akan mendorong tercapainya Net Zero Emission.

Ada 9 CRM yang mendukung kegiatan profiling yang berasal dari WP. Melalui 4 pilar kepatuhan umum, hasil profil yang digambarkan akan menjadi lebih komprehensif.