News.

Sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 lalu, terdapat perhitungan dan ketentuan baru mengenai sanksi perpajakan. Ketentuan ini berupa penggunaan acuan pada suku bunga BI untuk menghitung sanksi administratif perpajakan.

Apakah Anda ingin mengganti informasi pada NPWP Anda? Menurut paparan dari DJP, beberapa data dalam NPWP dapat diubah informasinya.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak akan mulai berlaku di bulan September, tepatnya pada tanggal 1 September 2022. Perubahan yang akan berlaku berada terletak pada Pasal 6 ayat (6), Pasal 37, dan penambahan Pasal 38A.

Pada acara sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 di Surabaya, Oza Olavia, seorang staf ahli dari Kemenkeu berpendapat bahwa UU ini dapat meningkatkan penerimaan pajak

PP Nomor 26 Tahun 2022 dikeluarkan oleh pemerintah dan terdapat fasilitas yang dapat menguntungkan para penambang batu bara, yakni terkait dengan pengenaan royalti.

Pajak atas ekspor nikel akan mulai dikenakan karena dirasa akan meningkatkan pendapatan negara dan adanya keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen mobil listrik.

Menhub Budi Karya mencetuskan ide yang berkaitan dengan penghapusan atau penurunan tarif PPN Avtur menjadi sebesar 5%. Namun, menurut Neilmaldrin Noor dari pihak DJP, tingginya harga tiket pesawat tidak serta merta hanya karena pengaruh dari PPN Avtur.

DJP menjelaskan bahwa untuk WP PT Perorangan hanya bisa menggunakan skema Pajak Penghasilan PPh Final UMKM dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pajak.

Dilansir dari Instagram Provinsi DKI Jakarta @dkijakarta pada tanggal 20 Agustus 2022, pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa pembebasan PBB untuk rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.

Harga komoditas yang tinggi rupanya berpengaruh baik terhadap penerimaan pajak. Melalui harga komoditas, penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar Rp174 triliun sampai dengan bulan Juli 2022.

Pajak karbon masih dalam rencana untuk dapat diterapkan. Kementerian Keuangan sendiri masih terus merumuskan pajak karbon dan bersiap untuk penerapan pajak karbon yang rencananya mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2022 lalu.

Mencatat rekor baru, untuk tahun 2023 pemerintah menargetkan angka penerimaan pajak dengan jumlah Rp2.016,9 triliun. Angka ini sendiri disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai estimasi yang cukup atau modest.

Melalui konferensi pers APBN Kita dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2022 lalu, dijelaskan bahwa kini pemerintah sudah mengumpulkan hasil sebesar Rp7,65 triliun dari pengenaan Pajak Digital atau lebih spesifiknya, PPN terhadap PMSE.

Pemerintah telah menetapkan bahwa tarif cukai tembakau menjadi sebesar 12% pada awal tahun 2022 ini untuk menekan jumlah konsumsi rokok, dengan dana bagi hasil cukai sebesar Rp3,8 Triliun.

Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas kini dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing, sesuai dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Pada konferensi pers APBN Kita yang digelar pada tanggal 11 Agustus 2022, terungkap bahwa penerimaan pajak untuk bulan Juli 2022 telah mencapai sebesar Rp1.028,5 triliun atau tumbuh sebesar 58,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Melalui akun Twitter, DJP mengingatkan para WP agar segera melunasi utang pajak. Pihak DJP juga mengingatkan akan akibat yang didapatkan jika WP tidak segera melunasi utang pajak mereka.

Ekspor komoditas di tahun 2023 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan potensi penerimaan pajak tinggi dari keuntungan atas kenaikan harga komoditas ekspor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Nasional Tengah meramu aturan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak membayar pajak akan mengalami penghapusan data.

Rasio pajak daerah diharapkan untuk mengalami peningkatan. Astera Primantro Bhakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, memiliki harapan bahwa rasio pajak daerah bisa meningkat hingga angka 3%.