Berita.

Cadangan devisa milik Indonesia pada akhir Oktober 2025 diketahui mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah pada bulan sebelumnya.

Pemerintah provinsi Jakarta kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Dorongan untuk melonggarkan aturan pajak warisan di Korea Selatan kembali menguat, termasuk dari segi penurunan tarif pajak warisan, properti, dan hibah.

Pemerintah kini tengah menyiapkan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Lintas Negara atau SPPTDLN untuk ekonomi digital.

Senat Brasil menyetujui adanya pengenaan pajak sebesar 10% atas dividen yang dibagikan kepada individu tertentu, termasuk pada penduduk non-residen.

Bea Cukai Sumbagbar sepanjang Januari hingga September 2025 menunjukkan peningkatan signifikan.

Sebanyak 282 perusahaan CPO terbukti melakukan pelanggaran dalam perpajakan mereka

Peningkatan arus pakaian bekas impor nonresmi mendorong AGTI untuk mengusulkan penegakan hukum perpajakan.

Pemerintah Nigeria resmi memberlakukan bea masuk sebesar 15% atas impor bensin dan solar.

Prabowo Subianto diketahui telah menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan pemerintah, mulai dari Dasco hingga Purbaya.

PMSE yang ditunjuk namun tidak menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka dapat diblokir aksesnya di Indonesia.

Penagihan pajak air permukaan atau PAP di Provinsi Bengkulu akan segera dilakukan terhadap sejumlah WP.

Pemerintah mengembangkan tax control framework atau TFC berbasis teknologi informasi untuk membangun sistem kepatuhan pajak.

Kemenkeu sebutkan ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam segi perpajakan digital.

TPPU yang dilakukan oleh terpidana ini diketahui memiliki nilai hingga Rp58,2 miliar.

Diketahui bahwa harga emas secara global mengalami penurunan setelah dicabutnya insentif PPN dari Tiongkok.

Rekening penunggak pajak di Sumatera Utara diblokir secara serentak dengan total nilai utang pajak mencapai Rp119 miliar.

Pemerintah Malaysia kembali mendapatkan desakan untuk menerapkan pajak kekayaan bagi kalangan jutawan.

DJP menyebutkan bahwa pihak instansi tersebut telah melakukan penyitaan aset dengan nilai aset yang mencapai Rp3,7 miliar.

Tarif sanksi administratif yang akan berlaku selama bulan November 2025 telah diperbarui oleh pemerintah. Simak tarifnya.