Berita.

DJP telah merilis Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-19/PJ/2026 yang mengatur penyesuaian biaya yang digunakan untuk menetapkan NJOP PBB.

Keringanan PBB sebesar 10% diberikan oleh Pemkot Bandung untuk pelunasan yang dilakukan sebelum 30 Juni 2026.

Kamboja mempercepat transformasi sistem perpajakan melalui peluncuran platform digital GDT HomeTax.

Penerbitan PMK 8/2026 menetapkan DJSPSK sebagai ILAP yang wajib menyampaikan data mengenai konsultan pajak yang terdaftar di SIKOP.

Pemkab Bangka Selatan melakukan penguatan pengawasan dan pemungutan pajak untuk sarang burung walet dalam rangka memperkuat PAD.

Angka penerimaan pajak yang terkumpul dari pengenaan pajak digital hingga akhir Januari 2026 telah mencapai angka Rp47,18 triliun.

DJP telah merilis besaran tarif sanksi administratif terbaru yang akan berlaku untuk periode bulan Maret 2026.

PMK tentang pajak rokok akan diperbarui untuk menggantikan PMK Nomor 143 Tahun 2023.

Pemerintah Thailand resmi melanjutkan proses pengenaan pajak garam terhadap sejumlah produk dalam rangka mengatur konsumsi garam di negara tersebut.

PMK Nomor 8 Tahun 2026 resmi diterbitkan, dan membahasn Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Sebanyak 5,1 juta WP telah melaporkan SPT PPh Tahunan per tanggal 1 Maret 2026.

Upaya penagihan tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Brebes terus diperkuat dengan strategi yang menyasar langsung desa.

Distribusi BBM bersubsidi di Labuan Bajo diperketat dengan pembatasan bagi kendaraan berplat luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak.

DJP telah menyiapkan strategi yang diharapkan dapat menjadi kunci kelancaran pelaporan SPT PPh Tahunan yang diprediksi akan mengalami lonjakan pelaporan.

KDM tidak akan memberlakukan kenaikan tarif pajak untuk kendaraan pribadi dan juga tidak ada kenaikan atas tarif BBNKB.

Batas akhir pelaporan SPT PPh Tahunan bagi ASN, TNI, dan Polri tidak jatuh pada tanggal 31 Maret 2026.

DJP telah merilis peraturan baru yang mengatur ketentuan akuntansi di bidang perpajakan yang menggunakan modul revenue accounting.

Menkeu Purbaya mengambil langkah mengaudit lonjakan restitusi pajak sebagai respons atas nilai pengembalian yang menembus Rp361 triliun.

Bogor memberikan fasilitas keringanan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB hingga 20% yang berlaku hingga 23 Maret 2026.

DJP) diketahui telah melakukan pemblokiran aset saham milik WP yang masih memiliki tunggakan pajak.