News.

Pemerintah Indonesia dengan semangat menyiapkan berbagai jenis insentif yang dapat dinikmati oleh investor pada wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penerimaan pajak tercatat hingga bulan April 2023 kini mencapai jumlah Rp688,15 triliun.

WP yang telah mengajukan permohonan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan dihimbau agar segera melakukan pelaporan SPT.

Harga komoditas pada tahun 2023 ini diprediksikan akan mengalami normalisasi setelah tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

Menurut data yang dicatat oleh DJP, hingga 14 Mei 2023, sebanyak 57,17 juta NIK dapat digunakan sebagai NPWP.

Besar tarif sanksi administrasi dalam bentuk bunga untuk pajak daerah akan diberikan dalam kisaran 0,6% hingga 2,2%.

Menurut paparan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional, rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB cenderung menurun, terutama dari segi rasio perpajakan.

Pihak DJP telah mengumumkan bahwa kini periode yang diberikan untuk proses restitusi pajak dapat dipercepat hingga maksimal hanya memakan waktu 15 hari. Mengapa?

Hingga tanggal 11 Mei 2023, secara keseluruhan terdapat sebanyak 172 WP yang telah melakukan pelaporan realisasi repatriasi harta mereka.

Saat ini, DJP tengah mempersiapkan peraturan yang akan mengatur pengenaan pajak natura yang direncanakan akan terbit pada bulan Juni 2023.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang telah berakhir berarti waktunya bagi DJP yang akan segera melakukan penelitian terhadap pelaporannya.

Periode yang diberikan untuk melakukan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dipercepat dari periode yang sebelumnya telah ditentukan.

Pelaporan atas realisasi repatriasi atau investasi ini hanya diwajibkan bagi para WP yang telah berkomitmen untuk melakukan repatriasi atau investasi harta bersih mereka dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta.

Pemerintah kembali mengundur penerapan pajak karbon, sehingga sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai kapan dan bagaimana pajak karbon ini akan diterapkan.

Direktur Jenderal Bea Cukai (“DJBC”) kini tengah melakukan pembicaraan dan koordinasi dengan kementerian terkait sistem cukai plastik.

Dikabarkan melalui data yang dimiliki oleh pihak DJP, angka restitusi pajak Indonesia hingga bulan April 2023 mengalami penurunan secara tahunan.

Sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam UU HPP, tarif PPN akan kembali meningkat dari tarif saat ini yang sebesar 11% menjadi 12%. Beberapa hal dikatakan dapat mempengaruhi kenaikan tarif ini.

Masyarakat Indonesia mempunyai kesempatan untuk melakukan transaksi dimanapun mereka berada, termasuk untuk melakukan transaksi di luar negeri.

Hasil penerimaan pajak untuk jenis PPN atas pelaku usaha PMSE kini telah berjumlah sebanyak Rp12,2 triliun hingga April 2023.

Indonesia memiliki potensi penghimpunan yang besar dari hal yang merupakan bukan bagian dari anggaran negara, yakni zakat, sebagai instrumen pendukung kebijakan fiskal.