News.

Pemerintah tengah menjalankan rencana untuk mengembangkan PFII, dan Kemenkeu memastikan bahwa insentif pajak yang disiapkan patuh pada standar internasional.

Kemenkeu merilis PMK 44/2026 yang mengatur lebih ketat mengenai persyaratan menjadi kuasa Wajib Pajak.

Otoritas pajak Kenya melaporkan akan melaksanakan program tax amnesty bagi penduduk Kenya.

Menkeu Purbaya melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga Semester-I 2026 mencapai angka Rp1.035,7 triliun atau kurang dari setengah target penerimaan pajak dalam APBN 2026.

BPS mempertegas keberadaan Sensus Ekonomi yang dilakukan bukan untuk kepentingan perpajakan masyarakat.

Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas pajak yang dapat digunakan pelaku usaha yang beroperasi di daerah Financial Center kelak.

DJP menegaskan bahwa tidak semua pengguna aplikasi Strava akan dikenakan PPN atas fitur aplikasi yang digunakan.

Berdasarkan laporan OECD, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kinerja pengumpulan pajak paling rendah pada tahun 2024.

Sebanyak 57 rekening milik Wajib Pajak (WP) yang menunggak pajak telah diblokir oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan I.

Beberapa provinsi ini diketahui masih menggelar program pemutihan pajak yang berlaku untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB selama bulan Juli 2026.

Perkiraan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 belum mencapai setengah dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2026.

Pemerintah merencanakan akan resmi memberlakukan pajak marketplace atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 mulai bulan Agustus 2026, berikut potensi tambahan penerimaannya.

DJP telah merilis peraturan baru sehubungan dengan tarif terbaru besaran bunga sanksi administratif bulan Juli 2026.

DJP telah menunjuk sejumlah penyelenggara marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebagai pajak marketplace.

Telah disediakan keringanan bagi pensiunan yang akan mencairkan Jaminan Hari Tua atau JHT mereka.

Pengenaan PPh atas tabungan pensiunan pekerja yang dikenal sebagai JHT masih menuai protes dari berbagai organisasi buruh.

Rencana pengenaan pajak marketplace dikonfirmasi oleh Menkeu Purbaya dan direncanakan berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.

DJP akan mulai melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan tahun pajak 2025 yang sudah terlapor.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul dari pengenaan pajak atas sektor digital telah mencapai nilai Rp52,85 triliun hingga bulan Mei 2026.

Menkeu Purbaya mengonfirmasi bahwa dana yang digunakan oleh investor untuk membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak akan dipermasalahkan baik dari sumber maupun asal-usulnya.