News.

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) menyebutkan bahwa akan ada pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang akan menyasar semua WP, tidak hanya High-Wealth Individuals (HWI) secara spesifik.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023, beberapa fasilitas akan dibebaskan dari pengenaan pajak.

Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023, natura yang diberikan kini dikenakan pajak yakni PPh.

Melalui PMK Nomor 66 Tahun 2023, Menteri Keuangan, menetapkan adanya pemotongan PPh atas natura yang diberikan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan.

Dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, ada ketentuan bahwa daerah tertentu dapat dibebaskan dari pengenaan pajak. Apa saja ketentuannya?

Realisasi dari penerimaan pajak untuk periode semester pertama atau semester-I di tahun 2023 telah mencapai lebih dari setengah target yang ditetapkan dalam APBN 2023.

Dalam acara Kemenkeu Satu Negeri, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa semua orang dapat membayarkan PPN, termasuk para pelajar di sekolah.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, masyarakat Indonesia tetap menaruh kepercayaan tinggi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki rencana untuk membentuk unit satuan tugas yang nantinya akan bertugas untuk melakukan pengawasan atas High-Wealth Individuals.

Dengan pertumbuhan sebesar 17,68%, beberapa industri yang menjadi pendukung penerimaan juga turut mengalami penurunan dalam pertumbuhannya.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pneurunan laju penerimaan pajak untuk bulan Mei 2023 adalah penurunan atau normalisasi harga komoditas.

Berdasarkan paparan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia per bulan Mei 2023 mengalami penurunan terutama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Melalui konferensi pers APBN Kita pada tanggal 26 Juni 2023, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menjelaskan bahwa kini peraturan terkait pajak natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kini tengah dalam proses finalisasi.

Dikarenakan adanya hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan untuk memperpanjang batas akhir pelaporan SPT Masa PPN.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 yang membahas ketentuan umum perpajakan untuk pajak daerah.

Sebagai pemilik perusahaan ataupun pemegang saham, banyak hal yang harus diperhatikan, agar tidak hanya perusahaan berjalan dengan lancar tetapi juga bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Yuk ikuti acara "Tips Mengelola Pajak Perusahaan: Tingkatkan Keuntungan Pemegang Saham"!

Kemenkeu baru merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang mengatur pelaksanaan penagihan pajak. PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Pemerintah telah melakukan pembaruan peraturan atas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap pembelian rumah subsidi.

Melalui PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah mengatur dan melengkapi lebih lanjut pelaksanaan perpajak dengan melengkapi pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi.

Kementerian Keuangan telah memberlakukan ketentuan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penerbitan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 yang dapat mempengaruh biaya jasa freight.