News.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009, tanah dan bangunan warisan dapat memiliki status bebas pajak dengan salah satu syarat berupa kepemilikan Surat Keterangan Bebas (“SKB”) PPh. Selain itu, ada dua jenis WP yang dapat bebas dari kewajiban ini tanpa harus mengajukan permohonan SKB Pajak.

Sejak berlaku di bulan Mei 2022, pajak atas Fintech kini telah mengumpulkan sebanyak Rp73,08 miliar untuk penerimaan di bulan Juni 2022. Diketahui bahwa pajak yang berlaku atas Fintech adalah PPh Pasal 23 dan Pasal 26.

Ditjen Pajak, Suryo Utomo, menyatakan bahwa pihak DJP akan berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak Kemenkominfo mengenai masalah pemblokiran perusahaan digital yang tidak terdaftar sebagai PSE.

Sejak berlakunya kenaikan tarif PPN menjadi 11% di bulan April 2022 lalu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pada konferensi pers APBN KiTa pada tanggal 27 Juli 2022 bahwa efek dari kenaikan ini berupa peningkatan penerimaan sebesar Rp13,9 triliun.

Berdasarkan paparan dari Kemenkeu, capaian penerimaan pajak negara untuk Semester I di tahun 2022 ini berada pada angka Rp868,3 triliun, dimana jumlah ini menunjukan pertumbuhan sebesar 55,7% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dalam periode waktu yang sama.

Ketika WP Orang Pribadi sebagai pelaku UMKM menerima harta hibah, maka harta hibah tersebut memiliki kesempatan untuk terbebas dari pengenaan PPh.

Realisasi penerimaan pajak untuk DKI Jakarta mencapai jumlah sebesar Rp653,07 Triliun. Jumlah ini dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan angka penerimaan di tahun 2021, yakni mengalami pertumbuhan sebesar 62,14%, dan telah memenuhi sebesar 79,15% dari total target hingga 30 Juni 2022.

Kemenkominfo tidak lama ini baru saja memblokir sejumlah PSE yang belum mendaftarkan diri kepada Kominfo. Platform Steam dan Paypal merupakan kedua aplikasi yang diblokir oleh Kominfo sejak hari Sabtu, 30 Juni 2022 lalu.

Surat Berharga Syariah Negara (“SBSN”) telah diterbitkan dengan catatan bahwa SBSN ini diperuntukan Program Pengungkapan Sukarela (“PPS”) dengan jumlah sebesar Rp393,85 miliar melalui penempatan private placement.

Keadaan sektor manufaktur yang tengah berada dalam fase ekspansif dan ditunjukkan oleh tercapainya angka 50 menurut Purchasing Manager’s Index . Meninjau hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak akan memberikan insentif PPh Pasal 22 Impor untuk para pelaku manufaktur.

Penerimaan dari transaksi aset kripto yang dikenakan pajak kripto sejak 1 Mei 2022 dan dibayarkan serta dilaporkan oleh para exchanger kini telah mengumpulkan hasil sebanyak Rp48,19 miliar. Pemberlakuan pajak ini mengikuti terbitnya PMK Nomor 68/PMK.03/2022.

Meskipun keadaan global saat ini sedang diterpa kemungkinan akan terjadinya resesi, perekonomian Indonesia justru diproyeksikan akan meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% di tahun 2022.

Survei yang dikeluarkan oleh Bloomberg menyatakan bahwa negara Indonesia akan menjadi salah satu negara yang berpotensi mengalami resesi ekonomi, dengan menempati urutan 14 diantara 15 negara. Potensi resesi yang dapat dialami oleh Indonesia mencapai angka 3%.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menyatakan bahwa ancaman resesi ekonomi yang semakin besar dan akan dihadapi oleh banyak negara adalah akibat dari pandemi yang masih belum selesai, ditambah pula dengan dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina, dapat membuat perekonomian dunia semakin terpuruk.

Demi meningkatkan ketepatan jumlah data kendaraan bermotor di Indonesia, Samsat akan menerapkan sistem single data atau sistem yang menggunakan data tunggal dalam mengelola data kendaraan bermotor.

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) juga akan menyiapkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan untuk menggantikan NPWP yang selama ini digunakan oleh Wajib Pajak (“WP”) cabang.

PSE yang sudah terdaftar di Kominfo akan menjadi sasaran dari Direktorat Jenderal Pajak terkait kapasitasnya menjadi WP.

Rasio pajak Indonesia dengan angka 9,11% di akhir 2021 lalu disebut oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, sebagai tax ratio yang paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN atau G20.

DJP kini telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-08/PJ/2022 yang menjelaskan kepastian hukum, kemudahan, dan meningkatkan pelayanan untuk WPdan meningkatkan pelayanan kemitraan dengan Notaris /PPAT. Peraturan ini menjelaskan bahwa permohonan penelitian formal dapat dilakukan secara daring melalui e-PHTB.

Pemerintah menyatakan kini WP dapat menggunakan NIK sebagai NPWP. Hal ini tentunya dapat mempermudah WP menjalankan kewajiban perpajakan mereka karena tidak perlu lagi mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.