Berita.

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menawarkan beberapa jenis keringanan dalam program pemutihan pajak kali ini.

Implementasi GovTEch dianggap dapat memperluas basis pajak dengan menarik penjual ke dalam sistem perpajakan, sehingga mendorong kenaikan rasio pajak.

Jepang akan memberlakukan kenaikan tarif pajak turis bagi turis yang keluar dari Jepang.

DJP telah melakukan beberapa penyesuaian sehubungan dengan sistem pengembalian pajak atau VAT refund bagi turis asing.

Tercatat sebanyak 36 rekening WP yang berada di bawah jurisdiksi Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku serta tersebar di antara 14 bank besar diblokir.

Pemerintah tengah mengejar potensi penerimaan pajak yang bisa dikumpulkan dari sektor kelapa sawit.

Sejumlah provinsi ini tercatat memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku selama tahun 2026.

Pemerintah melakukan perubahan terbaru terkait dengan tukin pegawai DJP melalui perilisan PMK Nomor 39 Tahun 2026.

Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memberikan keringanan yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik.

Pemerintah telah merilis PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur kembali penggunaan fasilitas PPh Final UMKM.

DJP melakukan pemblokiran rekening penunggak pajak di bawah tanggungjawab Kanwil DJP Semarang.

Terdapat usulan terkait pengenaan pajak khusus yang disasarkan untuk platform over-the-top atau OTT yang disampaikan oleh CELIOS.

DJP mengimbau WP kriteria tertentu untuk segera mengajukan permohonan penetapan karena paling akhir dilakukan pada tanggal 10 Juni 2026.

DJP kembali merilis peraturan yang mengatur tarif terbaru besaran bunga sanksi administratif yang akan berlaku selama bulan Juni 2026.

Pemerintah telah resmi merilis aturan baru yang merevisi pengenaan pajak UMKM, yang kini hanya berlaku untuk WP Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan koperasi.

Pemprov Jakarta turut meramaikan gelaran program pemutihan pajak kendaraan selama bulan Juni ini.

Aksi pemblokiran rekening dilakukan oleh Kanwil DJP Banten sehubungan dengan WP yang memiliki tunggakan pajak.

Pemprov Jakarta menawarkan pembebasan PBB-P2 sebesar 100% atas hunian yang memenuhi ketentuan.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang akan diberlakukan pada semester II-2026 dan juga kuartal II-2026.

Pemberian insentif pajak untuk jenis PPN tersebut akan ditunda selama satu bulan, berdasarkan paparan Menkeu Purbaya.