News.

Angka penerimaan pajak yang terkumpul hingga akhir Februari 2026 mengalami peningkatan.

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB untuk lahan pertanian ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak.

Peluncuran Coretax Mobile akan segera dilakukan oleh DJP dan Kemenkeu.

Bimo Wijayanto menyebutkan bahwa penerimaan pajak pada awal tahun 2026 menunjukan kinerja yang baik.

DJP menjelaskan bahwa pemotongan pajak atas THR dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya penumpukan potongan pajak.

Pemkab Lumajang mencatat piutang PBB-P2 pada tahun 2025 mencapai Rp6,19 miliar, dan Pemkab Lumajang mendorong penguatan penagihan pajak.

Penerimaan PPh Irlandia hingga bulan Februari 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2025.

Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa keadaan APBN 2026 saat ini masih aman meskipun keadaan geopolitik dunia semakin memanas.

Sinergi pengawasan antara otoritas pajak dan penyelenggara jaminan sosial terus diperkuat antara DJP Jakarta Barat dan BPJS Ketenagakerjaan.

Upaya penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah tengah dilakukan oleh Pemkab Kulon Progo bersama dengan DPRD.

Menaker Yassierli sebut pengenaan PPh Pasal 21 atas THR akan dilakukan sesuai dengan peraturan.

Kemendagri mendorong Pemda mempercepat transformasi digital, terutama di tengah penyesuaian TKD pada 2026.

DJP telah merilis Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-19/PJ/2026 yang mengatur penyesuaian biaya yang digunakan untuk menetapkan NJOP PBB.

Keringanan PBB sebesar 10% diberikan oleh Pemkot Bandung untuk pelunasan yang dilakukan sebelum 30 Juni 2026.

Kamboja mempercepat transformasi sistem perpajakan melalui peluncuran platform digital GDT HomeTax.

Penerbitan PMK 8/2026 menetapkan DJSPSK sebagai ILAP yang wajib menyampaikan data mengenai konsultan pajak yang terdaftar di SIKOP.

Pemkab Bangka Selatan melakukan penguatan pengawasan dan pemungutan pajak untuk sarang burung walet dalam rangka memperkuat PAD.

Angka penerimaan pajak yang terkumpul dari pengenaan pajak digital hingga akhir Januari 2026 telah mencapai angka Rp47,18 triliun.

DJP telah merilis besaran tarif sanksi administratif terbaru yang akan berlaku untuk periode bulan Maret 2026.

PMK tentang pajak rokok akan diperbarui untuk menggantikan PMK Nomor 143 Tahun 2023.