News.

Menkeu Purbaya menilai perubahan penetapan batu bara menjadi BKP juga akan mempengaruhi transaksi ekspor.

OECD menilai besar tax ratio Indonesia masih belum cukup untuk mendukung kapasitas pembiayaan publik yang lebih kuat.

Pegawai DJP tidak diperbolehkan untuk mengambil cuti akhir tahun 2025 menurut surat yang disebarkan oleh DJP.

Kemenkeu akan merilis PMK terbaru yang mengatur pemberian keringanan pajak bagi BUMN.

Pemerintah telah merilis SKB yang menetapkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama selama tahun 2026. Simak daftarnya.

Kebijakan PPh dan batas minimum PTKP di Inggris dipertahankan tanpa perubahan hingga April 2031.

Bapenda Kabupaten Sumedang diminta untuk memikirkan strategi peningkatan PAD Sumedang sehingga bisa mencapai Rp1 triliun di tahun 2029.

Sektor fintech dan aset kripto mencatat akumulasi kontribusi penerimaan pajak senilai Rp5,95 triliun hingga Oktober 2025

Indonesia tetap dapat menerapkan QDMTT terhadap entitas yang memiliki UPE di Amerika Serikat.

Realisasi penerimaan pajak yang berasal dari pengenaan pajak digital kini telah mencapai angka Rp43,75 triliun hingga akhir Oktober 2025.

DJP menunjuk 5 (lima) perusahaan baru untuk memungut PPN, termasuk Roblox dan Notion.

Pemprov Jakarta saat ini tengah mempertimbangkan skema pengenaan PKB yang berbeda, yakni dengan memperhatikan besar emisi kendaraan.

Rencana penyesuaian tarif PPN menjadi 17,5% tengah didorong oleh pemerintah Malawi.

Berbagai keringanan tengah disusun oleh OJK, termasuk biaya emisi dan insentif annual listing fee dan initial listing fee dari BEI.

Thailand akan menerapkan insentif pajak baru untuk mendorong investasi pada mesin hemat energi berteknologi tinggi serta pemasangan panel surya di sektor rumah tangga.

Rencana reformasi pajak aset kripto di Jepang telah mendapatkan persetujuan dari Parlemen Jepang.

Pemerintah Indonesia mendorong para investor Tiongkok untuk berkontribusi pada KEK di Indonesia.

Kejagung melakukan pemeriksaan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Besar tarif sanksi administratif yang baru telah ditetapkan akan berlaku selama bulan Desember 2025.

Sebanyak 1.800 pengusaha tambang dipanggil oleh DJP dan Ditjen Minerba sehubungan dengan sosialisasi persyaratan tambahan dalam pengajuan RKAB.