News.

Penerimaan pajak yang terkumpul dari WP LTO telah mencapai angka Rp263,03 triliun selama semester-I 2025.

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian insentif PPN DTP 100% atas pembelian rumah.

Adanya PMK 51/2025 mengatur pengenaan PPh atas kegiatan usaha bulion dan emas batangan.

Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur kembali pengenaan pajak aset kripto.

Pemprov Banten, melalui kerja sama dengan Bank Banten, merilis Tabungan Pajak untuk cicil pajak kendaraan.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul di Provinsi Aceh telah mencapai angka Rp1,58 triliun hingga bulan Juni 2025.

Pengenaan pajak marketplace yang baru diundangkan tidak akan menambah beban baru perpajakan

DJP mengirimkan 1,8 juta surat elektronik atau email kepada Wajib Pajak (WP) sehubungan dengan akun Coretax mereka.

Pemerintah Jakarta memberikan sejumlah keringanan bagi para pemilik kendaraan.

Penerimaan pajak yang terkumpul di daerah Kepulauan Riau atau Kepri, tercatat mencapai angka Rp4.023,31 miliar hingga bulan Mei 2025.

Kemenkeu menyampaikan adanya perubahan target perpajakan yang akan diimplementasikan pada RAPBN untuk tahun 2026

AS dan Jepang telah mencapai persetujuan terkait perdagangan dan dapat menurunkan tarif pajak resiprokal.

Isu pengenaan pajak atas amplop kondangan ditepis oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.

DJP menginformasikan bahwa akan ada perubahan yang diberikan terkait dengan pengenaan pajak atas aset kripto, yang sebelumnya diatur dalam PMK 81/2024.

DJP telah resmi merilis Piagam Wajib Pajak atau yang dikenal juga sebagai Taxpayers’ Charter, berisikan hak dan kewajiban WP.

Ambang batas pajak konsumsi atas pembelian mobil mewah akan diturunkan oleh pemerintah Tiongkok.

Pemerintah Jakarta telah merilis aplikasi baru yang dapat mendukung digitalisasi perpajakan Jakarta, yaitu E-TRAPT.

Pemerintah Chennai di India akan melakukan penambahan pajak properti dan melakukan identifikasi properti komersial dengan pajak yang rendah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh keadilan yang didorong dalam sistem perpajakan global.

Pihak DJP tidak akan langsung menunjuk pihak marketplace sebagai pemungut pajak, melainkan akan menunggu sejumlah hal.