News.

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) mengubah salah satu layanan yang kerap dicari oleh Wajib Pajak (WP).

Melalui acara webinar “Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi” yang diadakan pada tanggal 24 Januari 2024 lalu, MIB mengajak seluruh peserta untuk mempelajari pelaporan SPT PPh untuk WP OP.

Agar mempermudah perhitungan pajak para WP, DJP mengembangkan sistem dalam bentuk kalkulator pajak yang dapat digunakan oleh para WP.

Sejumlah masalah tampaknya dapat timbul sebagai efek dari kenaikan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di daerah DKI Jakarta.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Bali menetapkan tarif pajak hiburan yang lebih rendah dibandingkan standar yang tertuang dalam UU HKPD.

Permohonan uji materi sehubungan dengan pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diputuskan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meresmikan keputusan untuk menaikan tarif pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor.

Lebih dari 400 daerah di Indonesia telah menggunakan sistem QRIS agar masyarakatnya dapat membayarkan pajak.

Beberapa daerah di Indonesia kini telah menurunkan tarif pajak hiburan sehubungan dengan kenaikan tarif untuk PBJT seperti hiburan jenis diskotik dan karaoke

Berdasarkan jawaban dari Kring Pajak, inilah ketentuan Tarif Efektif bagi seseorang yang menerima penghasilan tapi tidak memiliki NPWP.

MIB menggelar acara webinar dengan tema seputar pelaporan SPT Tahunan untuk WP Badan, Transfer Pricing, serta perhitungan terbaru untuk PPh Pasal 21.

Kenaikan tarif pajak hiburan turut dikomentari oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, Bahlil Lahadalia.

Pemerintah Korea Selatan akan melanjutkan pemberian insentif pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan yang bergerak di industri layar, chip, dan hidrogen.

Mendengar aspirasi dan keluhan dari para pelaku industri terkait pajak hiburan, Presiden Indonesia meminta agar adanya pemberian insentif pajak untuk perusahaan.

DJP mengingatkan para WP agar mewaspadai adanya penipuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pihak Kementerian mendengarkan aspirasi dan juga akan memfasilitasi kebutuhan para pelaku parekraf, berdasarkan komentar dari Sandiaga Uno.

Bersamaan dengan penerbitan Perdirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, DJP merilis aplikasi e-Bupot yang untuk membuat Bupot PPh Pasal 21/26 dan melaporkan SPT Masa PPh 21/26.

Sebelum UU HKPD berlaku efektif, terdapat sejumlah daerah yang telah memberlakukan tarif pajak hiburan mulai dari 40–75%. Inilah daerah-daerah tersebut.

Pemprov DKI Jakarta telah menyesuaikan berbagai jenis pajak sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam UU HKPD. Berikut perubahan tarif-tarifnya.

Kebijakan mengenai insentif pajak hiburan akan diatur dalam surat edaran yang akan dikeluarkan.