News.

DJP mengembangkan sistem yang membantu untuk mengumpulkan penerimaan pajak dan juga mengelola risiko kepatuhan WP. Sistem ini disebut sebagai Compliance Risk Management, atau bisa disingkat menjadi CRM.

Pemerintah melakukan penyesuaian tarif untuk Bahan Bakar Minyak (“BBM”) subsidi pada tanggal 3 September 2022 lalu. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan BBM, yang dapat dibagi menjadi 3 jenis.

Keinginan Indonesia untuk pemberlakuan pajak ekspor nikel dapat tertunda karena adanya gugatan dari Uni Eropa pada WTO yang tengah membahas kebijakan atas pelarangan kegiatan ekspor bijih nikel.

Ketentuan terbaru dari faktur pajak perlu diperhatikan oleh WP yang bertanggungjawab dalam pembuatan faktur karena adanya denda yang dikenakan kepada pembeli atau penjual yang membuat faktur pajak sebesar 1%.

Jumlah penerimaan dari PPN atas PMSE ini mencapai Rp8,2 triliun sejak berlaku di bulan Juli 2022.

Beberapa dari urusan administrasi perpajakan akan mengalami pembaruan berupa sistem automasi dalam coretax system yang nantinya akan membantu WP terutama dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan.

Integrasi antara NIK dan NPWP sudah mulai dijalankan. Oleh karena itu, pihak ketiga penyelenggara administrasi diwajibkan menggunakan integrasi NIK dan NPWP mulai tanggal 1 Januari 2024.

DJP mengingatkan WP bahwa tidak semua jenis WP bisa menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Peraturan mengenai besar tarif ini dapat ditemukan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

WP yang merupakan peserta dari PPS yang berakhir pada bulan Juni 2022 lalu diberikan tenggat waktu hingga 30 September untuk melakukan repatriasi harta dari luar negeri.

Ditjen Pajak, Suryo Utomo, mengungkapkan bahwa untuk insentif PPnBM dan PPN sejauh ini direncanakan untuk tetap berakhir pada bulan September 2022 ini

Pemerintah akan menyalurkan bensin tipe Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina. Penggunaan aplikasi ini dianggap perlu terutama untuk menyalurkan Pertalite dan Solar agar sesuai dengan target sebagai Bahan Bakar Minyak (“BBM”) subsidi.

Kini melakukan pengecekan PKB bisa dilakukan dengan mudah oleh WPmelalui ponsel mereka.

DJP kembali menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ/2022 yang mengatur tentang kode nota penghitungan dan ketetapan pajak baru.

Asia Initiative akan kembali menggelar forum kedua yang akan dilaksanakan dari tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2022. Forum yang dinamakan Second Asia Initiative Meeting akan dihadiri oleh 15 negara dari wilayah Asia dan juga 5 mitra perwakilan organisasi internasional.

Berdasarkan tuturan dari Kemenkeu, terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2022 turut mengatur struktur dari tarif iuran atau disebut juga sebagai royalti dari sumber daya batu bara.

Melihat adanya ancaman resesi global yang semakin meningkat, Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana untuk mengatur rancangan target penerimaan pajak di tahun 2023 dengan sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan tinggi.

NPWP merupakan identitas dan sarana administratif yang dimiliki oleh seorang WP. Namun, apakah jika seseorang memiliki NPWP, maka mereka wajib melakukan pembayaran pajak?

SHU yang diterima oleh koperasi kini dibebaskan sebagai objek PPh. Ketentuan ini berjalan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 lalu, terdapat perhitungan dan ketentuan baru mengenai sanksi perpajakan. Ketentuan ini berupa penggunaan acuan pada suku bunga BI untuk menghitung sanksi administratif perpajakan.

Apakah Anda ingin mengganti informasi pada NPWP Anda? Menurut paparan dari DJP, beberapa data dalam NPWP dapat diubah informasinya.