News.

DJP akan segera merampungkan kebijakan pajak baru yang mengatur pengenaan pajak atas instrumen investasi, yakni aset kripto dan bullion.

Pemungutan PPh Pasal 22 akan dilakukan kepada pedagang online dalam negeri. Namun, hal ini bukan berarti membatasi pemungutan pajak dari marketplace.

DJP akan merilis piagam WP atau Taxpayer Charter, yang memuat sejumlah peraturan dan kewajiban pajak WP.

DJP akan melakukan penguatan kegiatan pengawasan melalui sosial media para Wajib Pajak (WP).

Antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjadi kesepakatan perdagangan terbaru, yakni penurunan tarif pajak impor.

Salah satu target harapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penyempurnaan digitalisasi sistem pajak.

Pemerintah mengatur penunjukan penyelenggara berbagai marketplace untuk memungut pajak melalui PMK terbaru ini.

Pemprov Jawa Timur menggelar progam pemutihan pajak untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2025 ini.

Sri Mulyani menyebutkan sejumlah “harapan” yang dapat diimplementasikan dalam rangka mengoptimalkan perpajakan Indonesia.

Bapenda Jakarta menerapkan sistem digital dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan pajak daerah.

Tarif pajak untuk UMKM ditetapkan akan bertarif 0,5% hingga akhir tahun 2025 untuk UMKM dengan ketentuan tertentu.

Angka penerimaan pajak yang berhasil terkumpul karena terlaksananya program pemberikan diskon pajak di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai lebih dari Rp10 miliar.

Kegiatan transaksi kripto mengalami lonjakan yang berdampak pada nilai transaksi kripto berdasarkan data dari OJK.

Proyeksi tax ratio atau rasio pajak untuk tahun 2025 tidak akan mencapai target.

Indonesia terancam dikenakan tarif pajak impor resiprokal atau timbal balik oleh Amerika Serikat per 1 Agustus 2025.

DJP telah resmi meluncurkan aplikasi baru yang berguna untuk mengurus faktur pajak dan juga bukti potong bernama Genta.

DJP telah melakukan pertemuan bilaterak dengan Duta Besar Tiongkok dalam rangka mempelajari sistem perpajakan Tiongkok.

Presiden telah menerbitkan peraturan baru yang mengatur pengenaan pajak atas transaksi luar negeri.

Donald Trump meresmikan UU mengenai anggaran AS yang mencakup sejumlah program dan perubahan kebijakan ekonomi.

DJP merilis peraturan baru yaitu PER-12/PJ/2025 yang mengatur ulang pengenaan dan pemungutan PPN PMSE.