News.

Menkeu Purbaya tegaskan bahwa Tax Amnesty atau program pengampunan pajak tidak lagi akan digelar selama beliau masih menjabat jadi Menteri Keuangan.

DJP mulai memberlakukan langkah baru dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara, yakni dengan implementasi automatic blocking system.

Karena banyak kegaduhan yang ditimbulkan akibat penyebaran informasi dari DJP, Menkeu Purbaya melarang DJP untuk mengeluarkan informasi tanpa konfirmasi DJSEF.

DJP telah merilis Perdirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 mengatur tata cara pelaksanaan, mulai dari pengisian hingga pelaporan pajak minimum global.

DJP mengejar realisasi dari WP yang merupakan peserta PPS.

Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pertambangan, pemerintah berencana untuk mengenakan windfall tax dan bea keluar.

Pemeriksaan kembali atas peserta atau WP yang turut serta dalam PPS, atau dikenal media dengan sebutan Tax Amnesty JIlid II, akan dilakukan oleh DJP.

Menkeu Purbaya menambahkan bahwa pembebasan pungutan pajak bagi perusahaan BUMN akan berlaku selama 3 tahun, atau sampai dengan tahun 2029.

Menkeu Purbaya telah menyetujui adanya pemberian keringanan pajak transaksi pada perusahaan-perusahaan BUMN.

Melalui KEP-00002/PDH-CT/PJ/2026 dan KEP-00003/PDH-CT/PJ/2026 yang telah diterbitkan, pemindahan WP akan diberlakukan kepada sejumlah WP Orang Pribadi dan Badan.

DJP dan Kemenkeu menyatakan bahwa wacana peningkatan ambang batas PTKP harus dikaji secara mendalam.

Pemprov Jakarta kembali memberikan keringanan bagi masyarakatnya dalam bentuk pembebasan pajak yang berlaku untuk pajak kendaraan listrik.

Menkeu Purbaya cabut jabatan 2 pegawai pajak karena masalah di bagian restitusi pajak.

Menkeu Purbaya membuka kemungkinan diberikan insentif fiskal berupa pajak 0% bagi para investor di KEK Bali.

Bapenda Kaltim mengejar optimalisasi penerimaan pajak daerah dari objek pajak yang berasal dari sektor pertambangan.

Kemenkeu telah merilis KMK terbaru yang mengatur besar tarif bunga atas sanksi administratif selama Mei 2026.

Kemenkeu merilis PMK 28/2026 yang mengatur kembali ketentuan restitusi pajak pendahuluan.

Penerimaan pajak digital yang telah terkumpul hingga akhir Maret 2026 kini telah mencapai Rp50,51 triliun.

Menkeu Purbaya kembali merespon isu kenaikan tarif pajak di tengah ketidakpastian global dan pertumbuhan ekonomi serta penerimaan pajak pada saat ini.

Masih terdapat jutaan WP yang masih belum melaporkan SPT PPh Tahunan mereka untuk tahun pajak 2025.