News.

DJP merilis Perdirjen Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 yang mengatur kembali ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak.

Beberapa provinsi di Indonesia ini diketahui menggelar program pemutihan PKB selama bulan Agustus 2026.

DJP telah merilis peraturan baru sehubungan dengan tarif terbaru besaran bunga sanksi administratif bulan Agustus 2026.

World Bank melaporkan beberapa pelaku usaha level mikro diketahui membatasi penggunaan QRIS dalam transaksi mereka untuk menghindari pajak.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa tidak ada kolaborasi dengan Babinsa sehubungan dengan pengumpulan target penerimaan pajak selama tahun 2026.

Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku (Papabrama) tengah gencar memberlakukan berbagai langkah penagihan pajak dari para penunggak pajak.

Terdapat ribuan kasus sengketa pajak yang berada dalam masa proses sepanjang tahun 2025.

Angka restitusi PPh migas dan nonmigas pada tahun 2025 mengalami peningkatan pesat dibanding dengan tahun 2024.

Kemenkeu akan melakukan pemungutan PPh atas transaksi pedagang pada platform e-commerce mulai 1 Agustus 2026.

Bank Dunia atau World Bank memberikan saran bagi Indonesia untuk menurunkan ambang batas PKP untuk menarik penerimaan pajak lebih banyak.

Salah satu jenis fasilitas perpajakan yang disiapkan oleh pemerintah dalam kawasan PFII adalah pemberian tax holiday sebesar 0% selama 50 tahun.

BGN memberikan sanksi bagi sejumlah dapur MBG atau SPPG yang beroperasi.

Dibutuhkan kesepahaman antara pemerintah dan umat Islam untuk membahas usulan penggunaan zakat sebagai kredit pajak, menurut ketua MUI.

Akan diberlakukan kebijakan berupa pembebasan BPHTB yang khusus diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

DJP melakukan pendaftaran terhadap sejumlah WP dengan penghasilan tinggi di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua atau KPP WPB Dua.

Bapenda Jakarta menyoroti adanya potensi penerimaan pajak daerah yang berkurang akibat insentif pajak kendaraan listrik.

Terdapat BUMN yang pengelolaannya dikecualikan dari pengelolaan Danantara, namun, tidak ada dasar hukum yang bisa menjadi basis pengecualian BUMN tersebut.

DJP mempertegas bahwa wewenang TNI dan Polri dalam proses pengawasan pajak hanya terbatas pada pendampingan, bukan menjalankan aktivitas sehubungan penegakan hukum perpajakan.

Pemerintah saat ini tengah mengejar potensi pajak yang hilang akibat keberadaan lahan sawit ilegal.

DPR mengingatkan DJP akan bahaya afiliasi DJP dengan TNI Polri dalam rangka menjalankan pengawasan kepatuhan pajak.