News.

Pemerintah Indonesia menyebutkan rencana untuk melakukan deregulasi sejumlah kebijakan perpajakan Indonesia.

Jumlah pelapor SPT PPh Tahunan yang terdata hingga 30 April 2025 mencapai angka 14,05 juta Wajib Pajak.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan melanjutkan fase berikutnya dari pengenaan tarif impor atas berbagai barang.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul dan berasal dari Jakarta mencapai angka Rp225,91 triliun hingga akhir Maret 2025.

Samsung mengajukan gugatan ke pengadilan India mengenai tuntutan pajak yang dihadapi perusahaan tersebut.

Angka penerimaan pajak terkumpul hingga akhir Maret 2025 telah mencapai Rp322,6 triliun, setara dengan 14,7% dari target penerimaan APBN 2025.

Angka restitusi pajak yang terpenuhi hingga bulan Maret 2025 telah menyentuh angka Rp144,38 triliun.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul dari pajak digital telah mencapai angka Rp34,91 triliun hingga akhir Maret 2025.

Pemerintah kembali mengatur tarif sanksi administratif yang berlaku menyambut bulan Mei 2025.

Sejumlah daerah ini masih melakukan gelaran program pemutihan pajak untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor selama bulan Mei 2025.

Presiden Indonesia menyampaikan keinginan untuk melakukan peninjauan sistem perpajakan nasional.

DJP mengundur batas akhir pelaporan SPT Masa PPN untuk para WP menjadi tanggal 10 Mei 2025.

Pemerintah menyiapkan insentif pajak yang diharapkan dapat menggantikan insentif tax holiday menjelang berlakunya Global Minimum Tax atau GMT.

Platform ritel asal Tiongkok, Temu, terlihat meningkatkan harga-harga produk mereka, dengan kenaikan hingga lebih dari dua kali lipat untuk barang-barang yang dikirim ke Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana penghapusan Pajak Penghasilan atau PPh warga Amerika Serikat di kemudian hari setelah berlakunya tarif.

Pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan ekstensifikasi pajak dengan cara menyasar sektor ilegal.

Gubernur Jakarta tidak akan menggelar program pemutihan pajak untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan akan mengejar para penunggak pajak tersebut.

Coretax dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam mendeteksi pengusaha yang ‘nakal’.

Jumlah penerimaan pajak Indonesia telah meningkat hingga akhir Maret 2025.

Jenis ekspor tertentu milik Indonesia berpotensi dikenakan tarif impor timbal balik yang cukup tinggi, yakni sebesar 47 persen.